Sistem politik
dan pemerintahan Indonesia adalah kunci kolonialisme di Papua. Melalui sistem politik dan pemerintahannya, Indonesia
secara sistematis dan masif memasuki ruang-ruang yang tidak mampu dimasuki oleh
kelompok pejuang kemerdekaan Papua, ditambah lagi jika para pejuang berkompromi
dengan hal itu. Sehingga perjuangannya masih terlihat konvensional, klasik, dan
mudah ditebak.
Sebaliknya
Indonesia adalah negara besar yang didirikan oleh para revolusioner yang
setelah merebut kemerdekaan, mereka menerapkan suatu sistem bernegara yang
tidak disangka oleh negara manapun, yaitu negara kesatuan berbentuk republik. Founding
father’s Indonesia mampu mengelaborasi model politik pemerintahan tradisional (Jawa) dan dunia. selain itu Mereka juga
berani merubah sistem pemerintahan, konstitusi, untuk mendapatkan formula yang
tepat untuk menjalankan pemerintahan.
Mereka kuat karena
sistem politik dan pemerintahannya. Sejarah mencatat bahwa setiap perubahan
pemerintahan dan konstitusi Indonesia hanya untuk mensiasati disintegrasi
bangsa yang terus mengancam negara dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Walaupun
akhirnya Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaan, pemerintahan dan politik
Indonesia tetap pada posisi yang stabil. Sebab kepemimpinan yang ada hanya
dipindatangankan pada kelompok agamis dan nasionalis, yang tidak setuju dengan
politik internasional Soekarno.
Sehingga
tidaklah mengherankan, jika Indonesia dijuluki sebagai negara dunia ketiga,
negara miskin, negara boneka kapitalis. Bagi kaum nasionalis konservatif,
Indonesia cukup menjadi sebuah negara berdaulat, dan diakui keberadaanya,
itulah terpenting. Berbagai sindiran, hinaan dan cacian tidak lagi berguna, karena
ratusan tahun kedepan, mereka menganggap Indonesia pasti tetap utuh dari Sabang
sampai Merauke.
Neo kolonialisme
Kita harus
sadari bahwa ini adalah era neo kolonialisme
Indonesia. Suatu sistem penjajahan yang tidak lagi identik kerja paksa, invasi
militer, dan berbagai praktek kasar kolonial lainnya. Sebab praktek
kolonialisme hari ini adalah menaklukan suatu wilayah dengan memegang kendali
atas sistem pemerintahan dan politiknya (imperialisme).
Indonesia
boleh saja ditertawakan karena pengaruh
asing yang kuat dalam setiap kebijakan nasionalnya. Namun secara efektif nusantara
berhasil dikuasai dengan praktek imperialisme berbentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Suatu sistem yang sangat sentralistik bagi negara kepulauan,
yang merdeka sejak Agustus 1945.
Pada akhirnya,
1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Papua (Irian Barat) kepada Repubik Indonesia.
Sejak itu pemerintahan nasional Indonesia di Papua berlangsung berdasarkan
penetapan Presiden Republik Indonesia, dengan mengangkat gubernur Irian Barat
pertama Eliezer Jan Bonay. Praktis sejak saat itu, kolonialisme Indonesia menancapkan
kekuasaanya di Papua melalui pemerintahan Provinsi Irian Barat.
Maka kembali
ke pernyataan saya di atas, bahwa pemerintahan dan politiklah kunci
kolonialisme di Papua. Sebab ketika pengukuhan Eliezer bonay putra asli Papua
sebagai gubernur maka secara politik Indonesia berhasil menguasai orang asli Papua.
Tidak ada cara
lain untuk menjajah Papua selain menciptakan sistem pemerintahan dan
menjadikannya sebagai perangkap. Semua orang asli Papua, menjadi pragmatis, dan
tidak kritis. Tidak memiliki keyakinan bawah rakyat di Tanah Papua mampu hidup
lebih bermartabat, dan manusiawi dari pada saat ini. Hal itu disebabkan sistem
politik dan pemerintahan Indonesia, telah membentuk pola pikir orang asli Papua
yang keliru, tidak lagi berjiwa sosial, tetapi hanya memikirkan keuntungan
pribadi, kelompok, dan suku.
Sentralisasi sistem
pemerintahan dan politik Indonesia telah menguasasi seluruh sendi-sendi
kehidupan. Para pejabat dalam sistem Indonesia, tidak akan mampu berbuat banyak
untuk Papua. Jangankan untuk politik kemerdekaan, untuk kesejahteraan saja
adalah mustahil. Sebab 100 tahun lagi Indonesia akan tetap menjadi negara
miskin yang dikuasai asing, ini sebuah sistem yang mereka ciptakan sendiri.
Sebab jika
Indonesia serius mensejahterakan rakyat nusantara, maka ada banyak hal yang
akan di rombak dari sistem politik dan pemerintahannya, itu berarti memperlemah
kekuasaan negara. Dalam sejarah Indonesia, praktek sentralisasi pernah dirubah
menjadi otonomi seluas-luasnya, bahkan harus berujung pada republik Indonesia
serikat (RIS) yang diterapkan hanya satu tahun (1955). RIS tidak dapat bertahan,
sebab dianggap memperlemah pengaruh Jakarta ke semua wilayah Nusantara.
Untuk Papua, bukti
paling nyata adalah kegagalan UU Otsus Papua tahun 2001 karena kebiajakan
setengah hati. UU pemerintahan No 32 Tahun 2004 yang berlaku secara nasional, tidak
menjamin hak-hak daerah yang lebih subtansial. Untuk urusan politik saja,
sampai hari ini tidak ada partai politik lokal di Indonesia (kecuali Aceh
dengan konflik bersenjata hingga perjanjian Helsinski).
Itulah bukti,
bahwa partai politik nasional adalah alat politik, untuk memegang kendali
kekuasaan pusat, hingga pemerintahan di daerah (kabupaten,kota, distrik,
kampung). Kekuasaan Indonesia hanya akan berputar-putar disekitar elit,
pengusaha, partai, koalisi partai, yang ada di Jakarta. Elit politik di Papua
hanya akan seperti “Wayang” yang di permainkan “Dalang”.
Tidak ada cara
lain membuat partai nasional kecuali penduduk Indonesia dengan kekayaan luar
biasa, karena dengan kekayaanlah dapat memenuhi persyaratan Undang-undang.
Sebab persyaratan pembentukan partai politik harus nasional, ada di seluruh
kabupaten/kota, distrik. otomatis membutuhkan biaya yang besar, Itu tujuannya.
Sistem
kolonial ini menjadikan TNI/POLRI hanya
sebagai alat dalam sistem politik negara. Siapa yang pimpin negara, dia adalah
panglima tertinggi dari seluruh Jendral di semua angkatan Militer. Strategi
kolonial ini jauh lebih efektif untuk menjajah Papua ketimbang militer
(walaupun ada berbagai operasi militer). Tetapi
sistem politik dan pemerintahan Indonesia adalah penakluk utama orang
Papua.
Sistem ini
membuat ketergantungan yang sangat tinggi kepada kekuasaan negara. Sebab rakyat
Papua dimiskinkan dengan sengaja. Saya ambil contoh politik “Beras” dalam
sebuah riset. pada awal tahun 90-an rakyat Papua masih menjadikan sagu sebagai
makanan utama, “beras” hanya sebagai pelengkap. Tetapi memasuki 2000-an,
Ketergantungan rakyat Papua kepada “beras” sangat tinggi. Ini adalah cipta
kondisi negara kepada rakyat Papua. Rakyat menjadi miskin, dipaksa bekerja mencari
uang untuk membeli beras. Sagu mulai susah didapat karena tidak di produksi,
Hutan sagu di gusur untuk dijadikan lokasi perumahan, pasar, jalan, dan
sebagainya.
Kalau kita
kembali berbicara kekuasaan partai? Atau semua organisasi yang mengamalkan
pancasila di dalam AD/ART-nya? Tugas organisasi tersebut adalah mendidik rakyat
Papua, generasi muda Papua, untuk
melihat Indonesia sebagai suatu negara yang perlu di tata dan perbaiki. Sangat klasik, negri kaya raya tetapi sangat
miskin, butuh pemimpin baru, dan generasi baru, ini hanya sebuah doktrin
penjajahan terhadap manusia Indonesia, terlebih khususnya Papua.
Sangat
sistematis Indonesia menjajah Nusantara. Sebuah penjajahan tanpa perlawanan
yang berarti. Inilah hegemoni Indonesia di Papua.
Sadar dan Melawan
Menurut
saya tidak ada istilah perjuangan dalam sistem. Seperti yang biasa di lontarkan
oleh oknum pejuang atau aktivis kemanusian lain di Papua. Bagi saya itu adalah
sebuah kekalahan dan ajakan sesat di antara orang Papua. Sebab, Papua dijajah dengan sangat sistematis oleh Indonesia.
Kita harus
keluar dari pola pikir seperti itu. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan
kemerdekaan, tidak ada cara mencapainya dengan tunduk dalam konsep Indonesia.
Tidak ada alasan juga untuk menipu dan merubah pola pikir itu.
Dalam
perjalanannya seharusnya kita mampu melawan inkonsistensi
itu, apapun bentuknya. Ketika dalam jiwa masih mempercayai sistem kolonial
Indonesia. Untuk memperkuat sistem Indonesia di Papua, kita akan turut
memusnahkan seluruh tanah air ini.
Ini sangatlah
penting, sebab rakyat Papua itu harus didik, disadarkan untuk melihat siapa itu
Indonesia sebenarnya. Rakyat tidak bisa di didik, untuk dimanfaatkan. Sebab
mereka harus hidup di atas tanah mereka ribuan tahun kedepan, bukan 50 tahun
lagi.
Yah sudahlah..
Catatan ini hanya sebuah sudut
pandang...Apabila terdapat kesalahan
atau perbedaan pandangan, yah sudahlah..
Yason Ngelia
Patria Or Muerte
No comments:
Post a Comment