..yang perlu kitorang diskusikan
bersama-sama adalah, mengapa Indonesia tidak menjawab tuduhan negara-negara Melanesia
melalui para diplomat seniornya, atau melalui mentri luar negrinya Retno Marsudi,
atau bahkan Wakil Presidennya Jusuf Kalla yang kebetulan hadir dalam
pertemuan Sidang Majelis umum ke-72 PBB
di New York. Dari pada kitorang terus menerus bereforia, atas kemenangan politik
kita, namun sebenarnya diluar dugaan itu.
Diskusi seperti ini perlu. Supaya
kita dapat melihat banyak hal secara objektif dan dapat mengambil langkah
strategis yang menjanjikan. Sebab ketika informasi yang terlalu dilebih-lebihkan
dan ternyata nanti tidak sesuai harapan, justru akan semakin membuat ketidakpercayaan
yang amat sangat dalam dihati masyarakat yang mendukung selama ini. Dampak
buruknya nanti jangan kita kaget, ketika masyarakat, atau bahkan aktivis lebih
memilih beralih mengejar hal-hal yang lebih menjanjikan dalam sistem kolonial
yang menindas (seperti selama ini terjadi)
Mengapa delegasi Indonesia tidak Walk out ketika mendengarkan tuduhan
negara-negara Melanesia tersebut. Bukankah itu jauh lebih baik, untuk
menunujukan kekesalan mereka terhadap negara-negara tersebut. Seperti yang kita
sangsikan, ketika mentri luar negri Korea Utara (Korut) yang memilih keluar
meninggalkan ruang itu ketimbang medengar ocehan Donald Trump, Presiden Amerika,
sebelum akhirnya menantangnya dengan tegas diatas podium. Indonesia bersikap
sebaliknya, yaitu memilih meladeni tuduhan-tuduhan tersebut dengan jawaban yang
tegas.
Namun yang berbedah adalah tuduhan
empat kepala negara dari kawasan Melanesia tersebut, dijawab oleh seorang
wanita mudah bernama Ainan Runan, yang berkapasitas hanya sebagai diplomat
junior. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Indonesia setahun yang lalu oleh diplomat mudah yang berbedah yaitu Nara
Marsita Rahkmatia untuk meladeni tujuh negara Melanesia. Bagaimana mungkin hal
itu dilakukan didepan dewan kehormatan PBB ketika negaranya sedang terancam,
oleh tuduhan-tuduhan yang mungkin saja melehmahkan posisi Indonesia di depan
negara-negara PBB.
https://tabloidjubi.com/artikel-9999-indonesia-tolak-tuduhan-negaranegara-pasifik-tentang-west-papua.html https://tirto.id/para-diplomat-indonesia-dan-pelanggaran-ham-di-papua-cxo7
Pernyataan para kepala negara Melanesia
tersebut adalah bentuk serangan diplomatik terhadap kedaulatan Indonesia,
mengapa tidak dijawab secara diplomatis pula, bahkan berhati-hati untuk membela
diri, ketimbang asal memberikan jawaban, dan berkesan emosional seperti yang
terlihat, apakah wibawah indonesia sebagai negara besar tidak diperburuk. Ataukah
Indonesia sengaja mempermaluhkan diri sendiri dengan memberikan jawaban oleh
seorang wanita mudah dan minim pengalaman seperti itu.
Sebaliknya, justru Indonesia sedang
memberikan pesan terselubung kepada para pemimpin negara itu, termasuk kepada
kita, bahwa Indonesia tidak akan pernah
serius menanggapi tuduhan-tuduhan itu. Bahkan
menurut saya, secara tidak langsung Indonesia sedang merendahkan wibawah para
pemimpin negara-negara Melanesia tersebut. Perhatikan saja, seorang wanita
mudah ini disejajarkan secara sengaja untuk membalas tuduhan para pemimpin
negara Melanesia tersebut (Kita tidak perlu berbicara budaya patriarki yang ada
dalam masyarakat melayu dan Melanesia secara eksplisit dalam drama ini).
Seandainya Indonesia merasa terancam
dengan tuduhan-tuduhan itu, dia akan menaikan tensi politiknya (Bargaining position) dengan
ancaman-ancaman, terlebih Indonesia punya pengalaman masa lalu seperti itu. Misalnya
pada masa Soekarno, dia menolak imperialisme Amerika dengan tegas, bahkan
mengancam perang terhadap Amarika,
Inggris, Israel hingga Malaysia. Bahkan Untuk merebut Irian Barat (Papua) 1961,
Soekarno mengumumkan perang terhadap Belanda, walaupun minim persenjatan dalam
negri saat itu. Untuk mempertegas sikap anti imperialismenya itu, Indonesia
pernah mengumkan tidak menjadi anggota PBB. Mengapa tidak ada ancaman serupa
terhadap negara-negara Melanesia. Apakah Indonesia merasa takut?
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/01/06/o0j365320-begini-sikap-tegas-sukarno-terhadap-zionis-israel https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150419125001-106-47691/kaa-warisan-soekarno-untuk-meninju-penjajahan/ http://maritimnews.com/mengenang-pidato-bung-karno-30-september-1960-to-build-the-world-a-new/ http://www.berdikarionline.com/kejayaan-angkatan-perang-indonesia-pada-masa-bung-karno/
Dari sisi pengalaman, sikap politik,
mungkin saja Seokarno dan Jokowi jauh berbeda, tetapi dalam hal keberanian,
Jokowi selama tiga tahun terakhir membatah keraguan itu. Misalnya saja, hingga
kini Indonesia telah membakar ratusan kapal asing, yang melakukan pencurian
ikan di laut Indonesia, mengisinkan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba di
wilayah Indonesia, 51% saham PT Freeport kini menjadi milik Indonesia, mendesak
negara-negara PBB untuk kemerdekaan Palestina, mempertahankan wilayah laut
natuna perebutan Cina, bahkan mendesak penyelesaiakn kasus Rohingya kepada
pemerintah Mianmar, hingga banyak hal lainnya.
Semua kebijakan Jokowi tersebut
berhubungan langsung dengan negara-negara lain, dan tentu medapat konsekuensi
retaknya hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut. Namun sebaliknya,
kebijakan tersebutlah membuat Jokowi semakin berpengaruh di mata dunia
Internasional. Untuk persoalan ekonomi Indonesia sempat merosot diawal
kepemimpinannnya, namun segera kembali menunjukan kemajuan, hal itu dipertegas melalui
mentri keuangan Indonesia Sri Mulyani dan IMF saat Annual Spring Meeting Summit
World Bank-IMF di Washington DC, Amerika Serikat, Mei lalu.
Pengakuan terhadap Idonesia banyak
datang dari PBB. Sebagai organisasi antara bangsa, PBB telah memberikan telah
mengakui Indonesia, sebagai negara yang terlibat aktif dalam perdamaian dunia,
dengan meratifikasi hampir semua konvenan internasional dibawah pangawasan PBB,
PBB bahkan mengankat beberapa diplomat
Indonesia dalam posisi penting di PBB, seperti Dian Triansyah Djani ditunjuk
menjadi ketua dari second committee (Komite II) di PBB yang berfokus di bagian
ekonomi dan finansial. Kamapradipta Isnomo menjadi wakil ketua Komite I (first Committee) PBB yang berfokus
tentang Kemanan Internasional dan Pelucutan Senjata. Masni
Eriza Menjabat sebagai Minister Counsellor di KJRI New York, His
Excellency Masni Eriza pun dipilih secara aklamasi untuk menjadi wakil ketua di
komite III (Third Committee) PBB yang menangani tentang Sosial, humaniter dan
budaya.
Bahkan hingga September ini PBB
memberikan penghargaan kepada Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Indonesia
menerima penghargaan sebagai Agen Perubahan Untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan dari Badan PBB Urusan Perempuan (UN Women) pada salah satu dari berbagai agenda
terkait Indonesia di sela-sela sidang tahunan Majelis Umum PBB ke-72 pada 25
September.
http://finansial.bisnis.com/read/20170707/9/669227/utang-indonesia-ini-penjelasan-menkeu-sri-mulyani-tentang-pengelolaan-utang-pemerintah https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3551344/jokowi-sudah-tambah-utang-rp-1067-t-ini-penjelasan-sri-mulyani https://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1683112/menko-luhut-direktur-imf-kagumi-kepemimpinan-jokowi https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/06/3-diplomat-indonesia-menjadi-pejabat-tinggi-pbb https://www.voaindonesia.com/a/menlu-retno-marsudi-terima-penghargaan-dari-badan-pbb/4038672.html
Sedangkan untuk kebijakan nasional, hari
ini di Indonesia Jokowi selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak diduga
oleh masyarakat hingga lawan-lawan politiknya. Sejauh ini blusukan Jokowi menjadi pengikat antara pemerintahannya dan rakyat
kecil, hal itu bisa dilihat dari antusiasme rakyat terhadap setiap
kunjungannya, termasuk di Papua. Dengan blusukan Jokowi menerima langsung
aspirasi rakyat kecil, satu track record yang tidak dimilki presiden Indonesia
sebelumnya.
Untuk Papua ada banyak kasus
kedekatan Jokowi dengan masyarakat asli, misalnya aspirasi pasar mama Papua
yang disampaikan pada masa kampanye Pilpres, hingga akhirnya Jokowi menjadi
Presiden. Aspirasi itu terus dikawal oleh mama-mama pasar dan para aktivis,
hingga akhirnya pasar itu jadi. Dalam kasus lainnya misalnya, ada seorang mama
yang menyelinapkan potongan surat dalam noken yang dikalungkan kepada Jokowi,
setelah kedatangannya yang terakhir dalam tahun ini (2017), dalam surat itu
komonitas mama pedagang jalanan itu meminta bantuan modal, tetapi mengharapkan
Jokowi untuk menyalurkan langsung kepada mereka, aspirasi itu dibalas Jokowi,
dengan memberikan bantuan langsung melalui staf kepresidenan (perjumpaan saya
dengan mama tersebut saat lagi Bank Papua dekat pasar Yotefa).
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160430_indonesia_jokowi_mama_papua https://nasional.tempo.co/read/873996/jokowi-ke-jayapura-kunjungi-pasar-mama-mama
Para lawan politik Jokowi di
Indonesia kewalahan menghadapi trik Jokowi untuk menghadapi serangan mereka.
Paling pertama yang kita saksikan adalah ketika Jokowi mampu memecah koalisi partai
politik bernama merah putih dibawah
naungan Prabowo Subianto, hingga hanya tinggakan dua partai oposisi yaitu
Gerindara dan PKS. Selanjutnya Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, yang
memberikan senjata kepada lawan politiknya untuk menjatuhkan kredibilitasnya
dimata publik, justru membuat Jokowi semakin populer, karena berjiwa besar
membiarkan sahabatnya (Ahok) dipejarahkan, dan harus kalah pada pemilu gubernur
DKI Jakarta.
https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi_Merah_Putih https://www.merdeka.com/politik/tinggal-pks-kawan-setia-prabowo-yang-tersisa.html http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/11501271/ahok.divonis.2.tahun.penjara.kemendagri.masih.kaji.putusan.hakim
Namun secara berlahan-lahan satu
persatu tokoh yang memanfaatkan isu itu
mendapatkan serangan balik yang tidak disangka-sangka. Ulama FPI Risiq Siyab
yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya kasus pemberitaan
oleh media “hoax” bernama Saracen kini telah terungkap, para pengelola akun
Saracen telah ditangkap, kuat dugaan Saracen dibayar oleh lawan-lawan politik
Jokowi dan Ahok. Setelahnya, Setya Novanto sebagai ketua DPR sekaligus rival pemerintah kini ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus Korupsi E-KTP.
https://news.detik.com/berita/d-3514810/perlawanan-habib-rizieq-saat-jadi-tersangka https://tirto.id/kpk-akan-periksa-novanto-setelah-lihat-kondisinya-besok-cwWv
Paling terkini dari prestasi politik
Jokowi adalah menyelesaikan perselisian antara panglima TNI yang menuding
adanya pembelian 5000 senjata ilegal oleh instansi bukan TNI/POLRI, dan penyebaran isu kebangkitan PKI, yang sengaja menguji
sikap politik Jokowi. Persoalan tersebut tersebut sempat merebak dan
dimanfaatkan oleh lawan politiknya yang berusaha menyainginya dengan panglima
TNI, namun sekali lagi dengan cerdas JOKOWI mampu menyelesaikan. Kini
kredibilitas Jokowi semakin naik dimata publik.
Hal-hal yang menyangkut kemampuan
Jokowi bukan berlebihan harus di
kisahkan, karena hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi, dan dihadapi presiden
Indonesia manapun, dan mampu diselesaikan dengan kemenangan. Sehingga perlu
menjadi catatan penting bagaimana kelihaian Jokowi tidak diragunakan dapat
menangkal serangan koalisi negara-negara Melanesia dan Pasifik atas Isu Papua
di forum-forum PBB.
Kita harus ingat, bahwa Jokowi tidak
pernah gegabah daam memberikan jawaban atas setiap persoalan yang lagi hangat
dibicaran, tetapi akan dikuti oleh pencapain kerjanya selam masa diam tersebut.
Sehingga kita tidak perlu terlalu berlebihan merespon apa yang disampaiakan
diplomat seperti mantan Artis Indonesia Tantowi Yahya.
Diplomat Junior
Kita kembali kepada diplomat junior
bernama Ainan Runan dan Nara Marsita, dalam
dua tahun terakhir Indonesia telah memakai cara yang sama untuk merespon
tuduhan negara-negara Melanesia dan micronesia tersebut. Pembeleaan Indonesia
terhadap tuduhan pelangaran HAM dan tertutupnya ruang Demokrasi di Papua selalu dibalas dengan apa yang
dikerjakan Jokowi di Papua.
Misalnya beberapa data pelanggaran
HAM Papua yang disampaiakn oleh para pemimpin negara Melanesia maupun lembaga
pemerhati lainya. Yaitu terkait ruang demokrasi, kebebasan berekspresi, pembatasan
jurnalis asing, penembakan warga sipil yang dilakukan oleh TNI/POLRI secara
masif di Papua, adanya upaya kriminalisasi untuk pekerja HAM di Papua, hingga
upaya pemusahan ras (genosaid) terhadap orang asli Papua. Para diplomat
Indonesia ini selalu membantah dengan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia di Papua.
Ini dilakukan secara terencana oleh
Indonesia. Bargaining position
Indonesia adalah simpati rakyat Papua terhadap pribadi seorang Jokowi, dan
terhadap pemerintahnya. Berikut adalah pembangunan infrakstruktur yang menjadi
prioritas pemeritah. Berikut adalah kesejahteraan ekonomi orang asli Papua.
Untuk kesejahteraan selalu menjadi senjata untuk persoalan disintegrasi di
Papua oleh pemerintah Indonesia, dan selalu mendapatkan sambut baik dari
masyarakat Papua maupun pemerintah daerah.
Sehingga segala sesuatu yang tidak
sejalan dengan pemerintah, dianggap sebagai usaha mengagalkan kerja pembangunan
pemerintah di Papua. Segala perbedaan akan dinilai sebagai kelompok anti
pembangunan, separatis, dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi penangkapan,
penyiksanaan, hingga pembunuhan adalah sah dalam konteks itu. Satu sisi adalah
kejahatan terhadap HAM, tetapi suatu sisi demi mengejar ketertinggalan yang
diharapakan oleh masyarat di Papua juga (kelompok otsus).
Hari ini Jokowi memilki kekuatan,
yaitu sebagai kepala pemerintahan yang mengendalikan jalannya pemerintahan
secara nasional sekaligus menjaga Indonesia dari berbagai ancaman
internasional. Jokowi mengawasi jalannya pemerintahan di Papua, melalui
gubernur, bupati hingga aparatur pemerintahan terkecil di Papua. Malalui
kebijakan nasionalnya, pembangunan infrastruk sebagai upaya mengejar
ketertinggalan, sehingga jangan heran dengan apa yang dilakukan pemerintah
daerah hari ini. Pemilipahan keuangan
kepada masyarakat dan organsiasi pengusahan di Papua, adalah bentuk-bentuk,
usaha Jokowi untuk membangun masyarakat di Papua. Sebab hal tersebut adalah
senjata Jokowi untuk menyerang balik negara melanesia.
Tugas Jokowi sebagai penjaga keutuhan
Indonesia dari ancaman Internasional yaitu dengan menyikapi politik
Internasional secar tegas, semisalnya mendesak Myanmar untuk menyelesaikan
kasus muslim rohingnya karena akan mempengaruhi persoalan nasional Indonesia.
Juga berbagai investasi asing yang selama ini tiidak berani disentuh pemerintah
Indonesia, karena dimiliki oleh negara-negara besar seperti Amerika, disikapi
secara tegas. 51% saham Freeport adalah sauatu pembuktian Jokowi terhadap
kedaulatan nasional. Seperti itu..
Oleh : Yason Ngelia
Waena 28 September 2017
No comments:
Post a Comment