(mba bro) Spanyol bukan Indonesia..

Jadi referendum Catalonia itu melalui mekanisme dalam konstitusi mereka, yaitu otonomi khusus, yang telah diberikan oleh Spanyol pada 1977. Sehingga dalam proses referendum tersebut tidak melaui proses penghapusan daerah jajahan (dekolinisasi) oleh PBB. Terlihat dengan tidak adanya pernyataan resmi dari badan PBB, atau adanya upayah pengamanan yang dilakukan saat referendum disana, sepeti yang pernah terjadi di Maubere 1998.

Berarti Papua bisa seperti itukah sekarang? Jangan gila sudah, Spanyol bukan
Indonesia! Walau secara hitoris tujuan kemerdekaannya sama dengan Papua, tetapi Indonesia bukan Spanyol, yang akan memerdekaan papua memalui jalur Otsus 2001 ini. Indonesia sudah membaca niat tersebut sejak tahun 2000 silam, saat pemerintah Papua, akademisi, dan LSM, mendorong draf Otsus pada saat itu.

Indonesia yang mengetahui niat terselubung itu, telah meyiapkan draf yang disodorkan pemerintah Indonesia, melalui SBY yangg saat itu sebagai menkopolhukam. Saling tawar-menawar dalam pertemuan itu ramai, menurut dosen saya, ruangan pertemuan tegang, saat ketua tim otsus Papua di bawah pimpinan rektor Uncen, Ottow Wospakrik, bahkan marah hingga mengeluarkan air mata, saat usulan Otsus mereka harus dirubah.

Otsus versi Papua, itu dirubah hampi seluruh isinya dengan yang dikehendaki jakarta. Sebab niat birokrat di Papua ini sudah diketahui oleh, Jakarta. Misanya, adanya lagi kebangsaan, bendera bintang kejora, sebagai simbol identitas, Adanya usulan partai-partai politik, pembagian pendapatan daerah, dan sebagainya. Segala hal-hal yang dicurigai Jakarta sebagai cikal-bakal pemupukan kekuatan seperatisme di Papua, di pangkas.

Air mata seorang Rektor pun sia-sia. Walau sempat mengeluarkan ancaman kemerdekaan dihadapan pemimpin Jakarta, namun sang rektor Uncen sadar, bahwa Indonesia jauh lebih jahat dari terlihat, sedang jauh disana rakyatnya hanya bermodalkan semangat. Sehingga pada akhirnya tim Otsus Papua itu kembali, dan memaksakan rakyat untuk menerima otsus, hasil kolaborasi antara Papua dan jakarta.

Walaupun mayoritas rakyat Papua menginkan merdeka politik, tetapi karena perbedaan pandangan pada kelompok elit politik. Yaitu antara kubuh pemerintah, akademisi, dan LSM, dan kubuh Tom Baenal yang dikenal dengan nama Tim 100, membuat rakyat menjadi tidak berdaya untuk lebih memaksakan ekspresi mereka tersebut.

Pada akhirnya para elit ini mengambil jalan tengah, Otsus tetap berjalan sebagai upaya mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia. Sedangkan perjuangan kemerdekaan juga tetap harus berjalan (seperti biasa), sebagai bentuk pengekspresian politik rakyat Papua yang telah lama hidup ditengah rakyat.

Jadi, kalau Otonomi khusus seperti yang diterapkan Spanyol di negri Catalan tidak menjadi soal. Namun ini adalah otsus kolaborasi antara Elit Papua dan Indonesia untuk mengantisipasi timbulnya kekuatan politik rakyat Papua kedepan. Sehingga Otsus ini benar-benar telah melalui proses filterisasi. Semua yang dianggap krusial ditiadakan..

Wajar saja. Indonesia mengetahui bahwa apabila memberikan Otsus sepenuhnya (seperti draf Papua) adalah peluang untuk kemerdekaan Papua. Sekaligus juga Otsus dapat menjadi peluang untuk menghancurkan Papua. Sehingg dengan merubah setiap draf awal tersebut, Indonesia dapat merubah tujuan awal permintaan otsus tersebut. Terbukti semua siasat Indonesia didalam Otsus berjalan dengan baik, yaitu dengan merusak sistem serta nilai hidup orang Papua.

Tidak adalah lagi persatuan, yang ada hanya pemekaran. Semua berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam birokrasi, dan politik di Papua, namun tidak sehat. Semua cara dihalakan, tidak jarang masyarakat harus korban untuk persoalan politik. Hal tersebut, wajar terjadi sebab uang dalam jumlah truliunan tidak dapat diatur melalui mekanisme yang benar. Ini memang jebakan Indonesia.
Cukup..

Belajar dari pengalaman Otsus Catalonia dan sejarah Otsus Papua, semoga kedepannya tidak terualngh kembali lagi. Pertama, para elit tidak perlu membuang opsi Otsus atau merdeka, seperti yang pernah terjadi 2000 silam. Yaitu dengan jangan mengulang kembali, merdeka (ULMWP) atau dengan dialog sektoral. Kedua, kalau mau otsus lagi yaa, tidak usah ada merdeka dulu..

Yason Ngelia
waena, 5 oct 2017