Ini sejarah dalam 20 tahun terakhir. Kita bisa lihat dalam setiap kunjungan presiden RI tidak pernah ada ruang bagi kelompok yang sudah dituding negara sebagai separatis/KKB/GPK, anti pembangunan,dll.
Baru pada detik terlahir masa jabatan periode pertama ini Jokowi mengeluarkan pernyataan "kompromi". Artinya pertemuan itu bisa saja terjadi setelah pelantikan dirinya periode ke II. itupun, tergantung respon balik kelompok/pimpinan PM di Papua.
Bagaimana selanjutnya?
Kita perlu telusuri, apakah ini niat yang lahir dari etikat baik Jokowi sendiri atau dipengaruhi oleh berbagai pihak (nasional/ internasional). Ataukah dipengaruhi situasi Papua sebulan ini.
Bagi saya semua memiliki andil dari pernyataan Jokowi ini.
Entah itu desakan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik di PBB beberapa tahun ini, atau suplai data HAM lintas NGO selama ini untuk masyarakat internasional, aktivitas ini telah dilakukan bertahun-tahun.
Penting juga untuk gerakan internasional adalah, para diplomat Papua Merdeka yang terus mengkampanyekan kemerdekaan Papua diseluruh dunia. Dimana kampanye ini, sering membuat Indonesia panik, hingga sibuk mengklarifikasi.
Dalam negeri (Papua) tentu saja, adalah kelompok sipil partai Perjuangan dan para mahasiswa, yang tanpa henti melakukan aksi-aksi demonstrasi kampanye, walau dengan korban tidak sedikit. Eksistensi organisasi politik tertua yang disebut sebaga sayap militer TPNPB, juga adalah kekuatan penting rakyat selama ini.
Eskalasi perjuangan politik akhirnya terakumulasi pada sikap rasisme militer dan ormas reaksioner Surabaya Agustus 2019 ini. Demonstrasi, pengibaran bendera BK, pengrusakan, hingga penangkapan2 aktivis membuat situasi menjadi tidak kondusif. Korban sipil berjatuhan, baik yang meninggal dan mengungsi menjadi pemberitaan utama, juga masalah nasional saat ini.
Sebulan ini, Jokowi sudah bertemu dengan berbagai tokoh, elit politik, pejabat tetapi dia belum menemukan jawaban akar persoalaan. Hingga datang pernyataan langsung oleh para anggota DPRD dari Maybrat saat di Jakarta, bahwa Jokowi harus menemui kelompok ULMWP dan KNPB disebutkan.
pernyataan ini bukan yang pertama. paskah pembentukan ULMWP di Vanuatu 2014 silam. tokoh lintas agama, JDP pimpinan Pr Neles Tebay juga mengeluarkan pernyataan yang sama. bahwa aspirasi PM dan konflik politik di Papua ini perlu ada dialog antara RI dan ULMWP. opsi lain yang disampaikan pdt Beny Giay di siaran Mata Nadwa, bahwa ULMWP dan TPNPB lah yang tepat untuk berdialog dgn negara.
Apa yang harus didiskusikan di Jakarta?
Aspirasi tertua rakyat Papua, tentu saja. pengakuan kedaulatan. atau kedua, referendum, sebagai solusi tengah yang demokratis.
kesempatan berdialog langsung dengan presiden RI, membawah aspirasi PM ini akan sangat disayanginya jika tidak direspon oleh kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Jokowi sendiri, yaitu ULMWP dan KNPB. Pertemuan ini akan menjadi masukkan kepada Jokowi, untuk melihat masalah Papua lebih komprehensif.
Karena kita telah ketahui bersama, sebelumnya ada kelompok Papua lain yang lebih dahulu ke Jakarta demi kepentingan pribadi mereka dan etnis. kementrian terkait bahkan lagi sibuk mempersiapkan kajian budaya untuk pemekaran provinsi Papua.
Ini waktu konsolidasi kepemimpinan, konsolidasi rakyat, karena di Papua lah yang menentukan semua, bukan PBB, apalagi "de pu palu". kalo tidak pergi dan berdialog dengan Jokowi di Jakarta, maka kita hanya ketemu Enembe 5 tahun kedepan lagi.
YASON Ngelia
Lingkaran Abepura, 30 S 2019
Catatan lama saya yang dipublikasikan di status Facebook.
https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/30/14352411/jokowi-nyatakan-siap-bertemu-kelompok-pro-kemerdekaan-papua
https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/jokowi-diminta-bertemu-kelompok-pro-referendum-papua
https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4075095/presiden-jokowi-siap-bertemu-tokoh-pro-referendum-papua
No comments:
Post a Comment